POHUWATO — Pemerintah terus berkomitmen menuntaskan kebutuhan infrastruktur dasar di pelosok desa. Hal ini dibuktikan dengan peresmian secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia atas sejumlah infrastruktur jembatan perdesaan berskala nasional, yang salah satunya berlokasi di wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Infrastruktur yang turut diresmikan dalam agenda nasional tersebut adalah Jembatan Kodim 1313/Pohuwato Sungai Hulota (yang juga dikenal sebagai Jembatan Perintis Garuda). Jembatan ini berlokasi strategis di Dusun Hulota, Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato.
Meski Presiden meresmikan secara virtual dari pusat melalui program nasional, seremoni di lokasi jembatan berlangsung khidmat dan meriah. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato yang datang didampingi langsung oleh Camat Lemito. Turut hadir pula Komandan Kodim (Dandim) 1313/Pohuwato beserta jajarannya, Kapolsek Lemito beserta jajaran, Kepala Desa Wonggarasi Tengah beserta aparat desa, hingga para tokoh masyarakat setempat yang antusias menyambut fasilitas baru ini.
Pembangunan jembatan ini telah dinyatakan rampung 100 persen, ini merupakan wujud nyata dari program bakti TNI AD yang bergotong-royong bersama masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Kehadiran Jembatan Sungai Hulota ini diharapkan memberikan solusi atas kendala aksesibilitas warga selama ini. Fasilitas ini kini menjadi urat nadi yang menghubungkan akses vital antara Dusun Rimbun dan Dusun Hulota, dua wilayah yang sebelumnya kerap terputus atau sangat sulit diakses, terutama saat kondisi cuaca buruk.
Dalam agenda peresmian virtual tersebut, ditekankan bahwa pembangunan jembatan perintis/penghubung ini bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah perdesaan. Dengan akses yang terbuka, diharapkan distribusi ekonomi kerakyatan, mobilitas hasil pertanian, serta aktivitas sosial warga dapat berjalan jauh lebih lancar dan efisien.
Rampungnya jembatan di Desa Wonggarasi Tengah ini menjadi bukti suksesnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta institusi TNI/POLRI dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok Nusantara.